Tri Rismaharini dan Yoyok Riyo Sudibyo Meraih Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA) 2015

Written by batangkab. Posted in berita

000Bhaca-2437e7c9e9Sebagai komunitas yang sadar mengenai bahaya korupsi bagi kelangsungan hidup bermasyarakat dan berbangsa, Perkumpulan Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA) secara konsisten memberikan penghargaan kepada pribadi-pribadi yang terus berusaha menumbuh-kembangkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggungjawab, serta menjadi inspirator bagi terbangunnya upaya pemberantasan korupsi di lingkungannya.

Tahun 2015 ini merupakan penganugerahan yang ke-enam kali, dan BHACA memberi penghargaan kepada dua individu yang berintegritas tinggi dan dinilai berhasil melakukan inovasi dalam sektor pelayanan publik dan birokrasi pemerintah.

 

Pada tanggal 20 Oktober 2015, Dewan Juri BHACA 2015 yang terdiri dari Endy M. Bayuni (wartawan senior), Luky Djani (aktivis/akademisi), dan Zainal A. Mochtar (ahli hukum tata negara), telah memutuskan untuk memberikan anugerah BHACA 2015 kepada Tri Rismaharini, Walikota Surabaya 2010-2015, dan Yoyok Riyo Sudibyo, Bupati Batang 2012-2017.

Ketua Dewan Juri BHACA 2015 Endy M. Bayuni mengatakan, “Pemberian penghargaan ini dapat memberikan semangat baru dalam usaha melawan korupsi, di tengah meningkatnya skeptimisme masyarakat terhadap komitmen negara. Risma dan Yoyok, bersama para peraih BHACA sebelumnya, menjadi panutan agar tujuan mulia ini terus diperjuangkan.”

Dalam kurun waktu 12 tahun sejak didirikan, BHACA telah menganugerahi penghargaan sebanyak enam kali kepada 15 pribadi yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan melalui seleksi yang ketat. “Di antara maraknya berita buruk ulah para koruptor di media massa, kita sungguh perlu kisah sosok-sosok yang inspiratif, yang berintegritas, dan yang berkarya dengan tulus untuk kepentingan publik.  Dengan adanya individu-individu seperti Risma dan Yoyok, kita semakin yakin bahwa bangsa kita masih ada orang-orang baik yang memberi kita harapan masa depan yang lebih mulia,” ujar Natalia Soebagjo, Ketua Dewan Pengurus Harian BHACA.

Tri Rismaharini. Sejak tahun 2002 ketika masih menjabat sebagai Kepala Bagian Bina Program Pembangunan di Pemkot Surabaya, Risma sudah memulai e-procurement (lelang pengadaan barang elektronik) agar proses lelang berjalan secara transparan tanpa korupsi. Sistem e-government yang ia terapkan di seluruh sektor pemerintahan membuat kontrol pengeluaran dinas-dinas menjadi lebih mudah, mencegah praktek korupsi, dan menghemat Rp. 600 – 800 miliar tiap tahun. Memberi teladan dengan praktek langsung di lapangan adalah salah satu ciri Risma. Sering sekali masyarakat melihatnya berada di jalanan melakukan sendiri pekerjaan bawahannya ketika itu dirasakan perlu. Surabaya di tangan Risma menjadi kota yang cantik dan tertata, tidak hanya di pusat kota namun hingga ke pelosok. Selain bersih lingkungan fisiknya, Surabaya juga bersih tanpa korupsi dalam tata kelola pemerintahannya.

Yoyok Riyo Sudibyo. Saat mulai menjabat tahun 2012, Yoyok membuat Surat Pernyataan Bupati Batang tidak meminta proyek dengan mengatasnamakan pribadi, keluarga, atau kelompok; membuat Pakta Integritas Pelaksana Kegiatan SKPD dalam pencegahan dan pemberantasan KKN; mengadakan Festival Anggaran agar seluruh perencanaan anggaran dipamerkan kepada masyarakat secara transparan. Yoyok menggandeng Transparency International Indonesia, ICW dan KPK guna mendorong terciptanya pemerintah yang bersih, dan meminta seluruh jajaran birokrasi menandatangani pakta integritas tidak korupsi. Batang menjadi daerah pertama di Jawa Tengah dalam pencanangan zona integritas bebas korupsi, dan penghematan Kabupaten Batang mencapai Rp. 5-6 miliar, peningkatan pendapatan daerah Rp. 14,4 miliar, dan efisiensi belanja pegawai Rp. 42,4 miliar.

Jakarta, 4 November 2015

Natalia Soebagjo                                                                  Endy M. Bayuni                                   

Ketua Dewan Pengurus Harian BHACA                            Ketua Dewan Juri BHACA 2015

0811170752                                                                               0816870205

Luky D. Djani                                                                         Zainal A. Mochtar

Anggota Dewan Juri BHACA 2015                                     Anggota Dewan Juri BHACA 2015

081286918497                                                                          08117578812

Sekretariat BHACA: M. Berkah Gamulya 081287338314

LAPORAN DEWAN JURI

BUNG HATTA ANTI-CORRUPTION AWARD (BHACA) 2015

1.      Dewan Juri BHACA, terdiri dari Endy M. Bayuni, Zainal A. Mochtar dan Luky D. Djani, merupakan Dewan Juri yang diminta oleh Dewan Pengurus Harian BHACA dan diangkat oleh Komite Pengarah BHACA 2015, telah melakukan empat kali pertemuan untuk menyeleksi dan menentukan peraih penghargaan tahun ini: Pertemuan di Jakarta berlangsung tanggal 16 Juni 2015, 11 Agustus 2015, 15 September 2015 dan 22 September 2015.

2.      Sekretariat BHACA sebelumnya mengundang dan membuka kesempatan kepada publik mengajukan nama calon penerima penghargaan selama empat bulan (Maret-Juni 2015). Sekretariat menerima 16 nama yang dicalonkan anggota masyarakat, termasuk diantaranya kepala daerah, pemimpin lembaga negara, politikus dan aktivis, dan pimpinan badan usaha milik negara.

3.      Sesuai dengan nilai dan karakter layak diberi penghargaan BHACA, penerima penghargaan adalah mereka yang dikenal oleh lingkungan terdekatnya sebagai pribadi-pribadi yang memiliki kriteria sebagai berikut: 1). Bersih dari praktek korupsi, tidak pemah menyalahgunakan kekuasaan atau jabatannya, menyuap atau menerima suap; 2). Berperan aktif, memberikan inspirasi atau mempengaruhi masyarakat atau lingkungannya dalam pemberantasan korupsi. Hal tersebut kemudian di-breakdown dalam konsep-konsep penilaian yang lebih detail dan terukur.

4.      Dewan Juri bersama dengan Sekretariat BHACA melakukan penelitian awal terhadap ke-16 nama, termasuk menghubungi beberapa lembaga, diantaranya; Kepolisian, Ombudsman RI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta sejumlah lembaga swadaya masyarakat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai perilaku dan rekam jejak mereka.

5.      Dewan Juri saat pertemuan 11 Agustus menyeleksi enam nama finalis yang akan dipertimbangkan untuk diproses lebih lanjut. Keenam orang tersebut kemudian ditelisik lebih mendalam menggunakan berbagai metode diantaranya; riset lapangan dan wawancara mendalam atas lembaga dan tokoh masyarakat yang dapat memberikan data dan informasi.

6.      Dewan Juri pada tanggal 22 September memberikan rekomendasi kepada Komite Pengarah BHACA 2015 dua nama yang memenuhi syarat untuk dicalonkan sebagai peraih penghargaan tahun ini: Tri Rismaharini, Walikota Surabaya 2010-2015, dan Yoyok Riyo Sudibyo, Bupati Batang 2012-2017.

7.      Dewan Pengurus Harian bersama Sekretariat menghubungi kedua kandidat, melakukan wawancara serta menyampaikan berita bahwa mereka telah dipilih untuk menerima BHACA Tahun 2015. Keduanya menyambut baik dan menerima penobatan sebagai peraih BHACA 2015. Mereka juga  memahami dan menyanggupi syarat-syarat yang mereka akan sandang sebagai penerima penghargaan.

8.      Dewan Pengurus Harian melaporkan kepada Dewan Juri bahwa kedua nama yang direkomendasikan telah menerima penobatan mereka.

9.      Dewan Juri tanggal 20 Oktober mengeluarkan keputusan sebagaimana dalam laporan ini bahwa BHACA 2015 akan diberikan kepada Tri Rismaharini, Walikota Surabaya 2010-2015, dan Yoyok Riyo Sudibyo, Bupati Batang 2012-2017.

10.  Laporan ini sekaligus merupakan Keputusan Dewan Juri yang bersifat mandiri dan mutlak, sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, 20 Oktober 2015

Dewan Juri

Juri III                                           Juri II                                              Juri I

Luky D. Djani                                  Zainal A. Muchtar                         Endy M. Bayuni

Profil Peraih Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA) tahun 2015

 Tri Rismaharini (Walikota Surabaya-Jatim, 2010-2015)

Sejak tahun 2002 ketika masih menjabat sebagai Kepala Bagian Bina Program Pembangunan di Pemkot Surabaya, Tri Rismaharini sudah memulai e-procurement (lelang pengadaan barang elektronik) agar proses lelang berjalan secara transparan tanpa korupsi. Walaupun keputusannya ini tidak disukai oleh atasannya pada waktu itu, Risma tetap jalan terus. Kualitas kerja Risma yang luar biasa sebagai Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota mendapat sorotan masyarakat luas, sehingga mengantarkannya menjadi Walikota Surabaya pada tahun 2010.

Inovasi Risma ketika menjadi Walikota Surabaya adalah Surabaya Single Window untuk perizinan, juga Pelaporan Online, Pembuatan Akta Kelahiran dan Akta Kematian Online. Sistem e-government diterapkan pada seluruh sektor. Mulai dari kesehatan, pendidikan, perbaikan jalan, pajak, sampai kenaikan pangkat pegawai. Dengan ini lebih mudah mengontrol pengeluaran dinas-dinas. Sistem ini juga digunakan untuk mencegah praktik suap dan korupsi. Melalui sistem tersebut, Risma memangkas oknumoknum yang suka meminta biaya dalam proses tender proyek dan lainnya. Diperkirakan Pemkot Surabaya menghemat Rp. 600 miliar sampai Rp. 800 miliar tiap tahun dengan kebijakan ini. Risma membuat kesepakatan dengan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dalam berbagi database yang dapat mempermudah pengelolaan dan penghitungan pajak di kota Surabaya, termasuk untuk mengecek perusahaan-perusahaan di Surabaya yang menghindari pajak.

Seluruh birokrat Surabaya diikutsertakan oleh Risma dalam program Perempuan Anti-Korupsi. Ia membuat peraturan Walikota mengenai antikorupsi yang memberikan tindakan tegas terhadap pejabat yang diduga korupsi. Terdapat SOP pelayanan publik baik di tingkat kelurahan dan kecamatan. Layanan kesehatan dan pendidikan diberikan gratis untuk warga Surabaya. Jika ada puskesmas atau sekolah yang terbukti melakukan pungutan langsung dimutasi. Dalam kasus Kebun Binatang Surabaya, Risma langsung meminta KPK untuk turun tangan memeriksa penyelewengan yang dilakukan oleh pengurus kebun binatang.

Untuk memancing antusiasme warga, ia banyak memberikan penghargaan baik di tingkat RT/RW ataupun kelurahan dan kecamatan. Diantaranya Pahlawan Ekonomi untuk PKL dan Ibu RT, membuat peringkat RT/RW/ Keluarahan/Kecamatan terbersih, dan memberikah Gender Award kepada kelurahan dan kecamatan yang melaksanakan anggaran yang sadar gender. Tidak jarang Risma melakukan sendiri pekerjaan-pekerjaan bawahannya ketika itu dirasakan perlu. Maka sering sekali masyarakat melihat Risma berada di jalanan atau berbagai wilayah kota lainnya, dari pagi hingga malam.

Surabaya di tangan Risma menjadi kota yang cantik dan tertata, tidak hanya di pusat kota namun hingga ke pelosok. Tidak hanya bersih lingkungan fisiknya, tapi juga bersih tanpa korupsi dalam tata kelola pemerintahannya. Kini, warga Surabaya punya rasa memiliki atas kotanya sendiri.

Yoyok Riyo Sudibyo (Bupati Batang-Jateng, 2012-2017)

Di awal kepemimpinannya di Batang pada tahun 2012, Yoyok Riyo Sudibyo membuat Surat Pernyataan Bupati Batang tidak meminta proyek dengan mengatasnamakan pribadi, keluarga, atau kelompok; membuat Pakta Integritas Pelaksana Kegiatan SKPD dalam pencegahan dan pemberantasan KKN; serta menuntut transparansi dan akuntabilitas penggunaan APBD; bekerjasama dengan Transparency International Indonesia, mengadakan Festival Anggaran selama 3 hari agar seluruh perencanaan anggaran Kabupaten Batang dipamerkan kepada masyarakat secara transparan.

Yoyok membentuk Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang, yang berfungsi seperti UKP4 bentukan Presiden SBY. Dalam tim yang berada di bawah pengawasan Bupati langsung ini terdapat Unit Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (UPKP2) yang terjun langsung ke lapangan sehingga keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintahan kabupaten dapat ditindaklanjuti.

Yoyok menggandeng lembaga-lembaga anti-korupsi seperti TII, ICW dan KPK guna mendorong terciptanya pemerintah yang bersih di Batang. Yoyok meminta seluruh jajaran birokrasi menandatangani pakta integritas untuk tidak korupsi. Langkah ini menjadikan Batang menjadi daerah pertama di Jawa Tengah dalam pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi.

Penghematan yang dilakukan Yoyok antara lain dengan tidak membeli mobil dinas Bupati, tidak menggunakan patroli pengawal, konsumsi sederhana di setiap acara pemerintahan. Ditambah dengan beberapa penghematan lain, pada tahun pertama anggaran penghematan tersebut mencapai Rp. 5-6 miliar. Di tahun pertamanya menjabat sebagai Bupati Batang, terjadi lonjakan peningkatan pendapatan daerah sampai Rp. 14,4 miliar dibanding tahun sebelumnya, efisiensi belanja pegawai berhasil mencapai Rp. 42,4 miliar, dan efisiensi pengadaan barang jasa sebesar Rp. 21,3 miliar, peningkatan nilai aset Pemkab sebesar Rp. 347,2 miliar. Sedangkan jumlah paket lelang elektronik meningkat signifikan dari 87 paket pada tahun 2011 menjadi 240 di tahun 2012, yang artinya terjadi efisiensi sampai Rp. 9,66 miliar.

Sumber : http://bunghattaaward.org/

Trackback from your site.

batangkab

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.