Informasi Berkala

    Daftar Informasi Berkala pada Pemerintah Kabupaten Batang sebagai berikut :

    Selengkapnya

    Informasi Serta Merta

    Daftar Informasi Serta Merta pada Pemerintah Kabupaten Batang sebagai berikut :

    Selengkapnya

    Informasi Setiap Saat

    Daftar Informasi Setiap Saat pada Pemerintah Kabupaten Batang sebagai berikut :

    Selengkapnya

    Selamat Datang di PPID Kabupaten Batang

    Selamat datang di website PPID Kabupaten Batang.

    Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan kebutuhan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Sesuai dengan amanat pasal 13 UU no. 14 tahun 2008, Pemerintah Kabupaten Batang sebagai salah satu Badan Publik telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Keputusan Bupati Batang nomor 485.2/240 tahun 2013 tentang Pembentukan PPID.

    Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang├é┬Čundangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

    Keberadaan Undang – Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

    Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam Undang-undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.


    REGISTER PEMOHON INFORMASI PPID KABUPATEN BATANG
    No Tahun Jumlah Pemohon Informasi Diminta Keputusan Diminta Informasi Tidak Mencukupi Keputusan Keberatan Sengketa Mediasi Ajudikasi
    1 2012 4 4 4 - - - - -
    2 2013 3 3 3 - - - - -
    3 2014 8 11 5 6 2 1 1 1
    4 2015 7 8 7 1 - 1 1 1
    5 2016 8 8 8 1 2 2 1 1
    6 2017 14 25 25 - 1 - - -
    7 2018 11 21 21 - 2 - - -
    Jumlah 55 80 73 8 7 4 3 3
    Sumber : Sekretariat PPID Kabupaten Batang - per 1 Oktober 2018